FSB minta Turki perketat pengawasan bursa kripto dan susun aturan stablecoin

Apa yang diterbitkan FSB

Financial Stability Board, yang memantau risiko di sistem keuangan global, menerbitkan penilaian pasar aset kripto Turki pada 11 November 2026. Dewan itu menyebut Turki telah mengambil langkah signifikan dalam mengatur dan mengawasi pasar, tetapi masih perlu bekerja lebih jauh agar aturannya sejalan dengan standar internasional.

Laporan itu menyoroti empat area: pemantauan risiko stabilitas keuangan yang lebih ketat, aturan khusus untuk stablecoin, pengawasan dan penegakan yang lebih kuat, serta berbagi informasi lintas negara yang lebih luas. Penilaian FSB tidak memberlakukan undang-undang Turki baru.

Stablecoin jadi celah utama

Menurut laporan itu, Turki sudah membangun aturan kripto yang luas tetapi belum punya rezim khusus untuk penerbit stablecoin. FSB merekomendasikan aturan jelas tentang cara penerbit mengelola cadangan, cara pengguna menukarkan kepemilikan mereka, dan cara perusahaan itu diawasi.

Laporan itu juga menyebut penyebaran stablecoin yang dipatok ke mata uang asing perlu dipantau ketat karena risikonya bagi sistem keuangan. USDT dan USDC, yang dirancang menjaga nilai terkait dolar, banyak digunakan di Turki.

Pengawasan dan keterkaitan luar negeri

FSB menyebut penulisan aturan saja tidak cukup: kepatuhan harus diperiksa secara berkala. Dewan itu meminta pengawasan lebih kuat atas penyedia layanan aset kripto dan pemantauan lebih ketat terhadap platform yang beroperasi di luar negeri.

Bursa Turki beroperasi di bawah aturan yang ditetapkan Capital Markets Board (SPK). Proses perizinan dan kepatuhan sektor ini belum tuntas, catat laporan itu, dengan penitipan aset klien, pemisahan aset klien dari aset bursa, dan keamanan operasional sebagai area yang penting.

FSB juga merekomendasikan regulator Turki bekerja lebih erat dengan otoritas asing, karena bursa dapat beroperasi melalui perusahaan dan infrastruktur teknis di beberapa negara.

Apa yang sudah dilakukan Turki

Laporan itu mengakui Turki telah memasukkan penyedia layanan aset kripto ke kerangka hukumnya. Undang-undang yang berlaku pada 2024 dan komunike yang terbit pada 2025 mewajibkan perizinan, perlindungan aset klien, kecukupan modal, dan keamanan informasi bagi bursa.

FSB menyebut aturan yang memisahkan aset klien dari aset platform membantu mengurangi risiko keuangan, dan menyambut sistem pemantauan data pusat untuk melacak aktivitas kripto.

Sejumlah platform Turki membangun teknologi penitipan sendiri. Paribu meluncurkan solusi penitipan aset digital bernama Paribu Custody, dibangun di atas teknologi ColdShield oleh insinyurnya sendiri, dan unit penitipannya masuk daftar operasi sementara SPK.

Kasus Binance TR

Pertanyaan soal keterkaitan luar negeri punya contoh terbaru. Setelah serangan siber terhadap Binance Global pada 29 Oktober, Binance TR menghentikan sementara penarikan kripto pada 30 Oktober. Perusahaan itu menyatakan pada 11 November bahwa penarikan telah dibuka kembali di beberapa jaringan, dengan pembaruan masih menyusul untuk jaringan dan aset lain.

Laporan FSB tidak menemukan pelanggaran oleh Binance TR. Seruannya untuk mengawasi aktivitas lintas negara menunjuk pertanyaan lebih luas: sejauh mana aset klien di platform semacam itu dijaga independen dari operasi di luar negeri.