FSB minta Turki menyusun aturan stablecoin sendiri

Celah yang disebut tinjauan

Financial Stability Board menerbitkan tinjauan sejawat kedua untuk Turki pada 11 November 2026. Laporan itu menyebut Turki sudah mengatur pasar kriptoaset tetapi belum punya aturan bagi perusahaan yang menerbitkan stablecoin.

FSB adalah forum yang mengoordinasikan pejabat stabilitas keuangan dari 24 yurisdiksi. Forum ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi, dan rekomendasinya tidak mengikat secara hukum. Turki mengajukan diri untuk ditinjau pada 2026.

Yang sudah dilakukan Turki

Sejak 2025, Capital Markets Board mewajibkan penyedia jasa kriptoaset mendaftar dan memegang lisensi. Penyedia harus memisahkan aset klien dari aset perusahaan dengan kriteria ketat. Kriptoaset tetap dilarang untuk pembayaran domestik.

Tinjauan itu menyebut langkah-langkah ini membatasi jalur penularan ke bank dan sistem pembayaran. Pengawasan masih baru: laporan menggambarkan inspeksi di tempat yang selektif, didukung audit eksternal dan tindakan penegakan pertama.

Platform data pusat, KVMKS, merekonsiliasi laporan dari platform. Berdasarkan data resmi, lembaga ini mencatat kepemilikan kripto sekitar $3 miliar pada 2026, mendekati 0,3% aset sektor perbankan.

Ukuran pasar

Tinjauan sejawat mencatat transaksi kripto tahunan pada 2025 hampir $200 miliar, angka tertinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Otoritas melaporkan lebih dari 7,1 juta akun kriptoaset milik 5,3 juta entitas, meski hanya 51% yang bersaldo positif. Kepemilikan yang dideklarasikan platform lokal tersebar di 1.500 jenis aset berbeda.

Satu-satunya stablecoin yang diterbitkan entitas Turki adalah BiLira (TRYB), dengan kapitalisasi pasar sekitar $5,9 juta dan likuiditas yang tergerus pelemahan lira. Sisanya pasar berjalan dengan token dolar dari luar negeri. Data blockchain 2025 menunjukkan stablecoin yang dipatok dolar menyumbang 17% transaksi, dibandingkan 3% untuk stablecoin lain dan aset ter-tokenisasi.

Batas transfer dan dolarisasi

Tinjauan lengkap menetapkan batas $3.000 per hari dan $50.000 per bulan untuk transfer kripto ke kripto. Pengecualian sementara bagi klien korporat harus disetujui dewan setiap platform setelah uji tuntas yang diperketat.

FSB menyebut tidak adanya rezim penerbit lebih penting di ekonomi berkembang dengan penggunaan ritel yang besar, jalur nilai tukar, dan potensi dolarisasi digital. Otoritas Turki sepakat dengan diagnosis soal arus lintas batas dan komposisi simpanan, menurut tinjauan itu.

Tinjauan yang sama mencatat otoritas Turki menilai jalur penularan masih terkendali berkat ukuran ekosistem kripto dan keterkaitannya yang terbatas dengan keuangan tradisional. Risikonya ada tetapi belum sistemik saat ini, kata laporan itu.

Rekomendasi keempat

FSB meminta Ankara menyusun persyaratan penerbitan yang disesuaikan untuk stablecoin berbasis mata uang fiat. Ini mencakup hak penukaran, mekanisme stabilisasi yang efektif, dan persyaratan prudensial bagi penerbit.

Tinjauan itu juga meminta Turki memperjelas bagaimana stablecoin selaras dengan aturan pembayaran dan uang elektronik tanpa membuka pintu penggunaannya untuk pembayaran domestik. Amandemen terbaru memungkinkan stablecoin berbasis mata uang tertentu diperlakukan setara uang elektronik.

Laporan menyebut Turki dapat mengawasi siapa yang mendistribusikan dan menyimpan kriptoaset, dan sudah melakukannya. Turki belum punya alat untuk menilai paritas, kualitas cadangan, atau rekam jejak stablecoin asing yang menjangkau pengguna lewat platform lokal.